Untuk ke-empat kalinya secara
berturut-turut, BPS meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal
ini sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014. BPS berhasil mempertahankan opini WTP
yang diraih sejak tahun 2011. Kualitas LKPP Tahun 2014 diketahui mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah KL
yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun dari 65 KL pada
Tahun 2013 menjadi 62 KL yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2014. Sedangkan
KL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Memberikan
Pendapat (TMP) pada Tahun 2014 masing-masing sebanyak 17 dan 7 KL.
Raihan opini WTP untuk ke-empat
secara beruntun merupakan capaian yang istimewa dan membanggakan. Sebab, tidak
sedikit Kementerian/Lembaga yang gagal mempertahankan opini WTP yang
dimilikinya sehingga turun menjadi WDP atau bahkan TMP (disclaimer). Tercatat
sebanyak 7 (tujuh) KL yang mendapatkan opini TMP di Tahun 2014 yaitu
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika,Badan Informasi dan Geospasial,
Ombudsman RI, Lembaga Penyiaran Publik Radio, dan Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia.
Hal ini merupakan buah dari kerja
keras segenap elemen di BPS dalam mematuhi aturan-aturan dan prosedur
administrasi diberbagai lini,khususnya administrasi keuangan. Tentu saja raihan
ini menjadi pemicu semangat bagi BPS untuk dapat berkarya lebih baik dan terus
mempertahankan 'tradisi' WTP di tahun-tahun yang akan datang.
Bravo BPS!
Eko
Rahmadian SST.,M.Sc